Pemberantasan Korupsi

Kini Indonesia sedang dirundung masalah krusial. Instabilitas nasional terancam terganggu. Rakyat, mahasiswa, dosen, elite politik, aparat penegak hukum, semuanya sedang dililit krisis kepercayaan yang nampaknya akan berbuntut panjang. Jika tidak segera diselesaikan, tentu ketahanan nasional akan secara menyeluruh terganggu.
Anggapan ini ditunjukkan oleh berbagai opini berita yang mempunyai tendensi memojokkan pemerintah selaku aktor utama pembuat kebijakan. Namun saya sebagai pengamat politik, ekonomi, dan bisnis (baru klaim sekarang, hehehe), melihat adanya kecenderungan kesalahan mendasar yang sering dilakukan oleh masyarakat.
Perlu diingat bahwa saya memberikan pernyataan di sini bukan atas dasar kepentingan politik atau sebagainya yang mempunyai hubungan dengan pro-pemerintah. Sama sekali bukan itu!!! Saya mengatakan ini tentu untuk kebaikan semua terutama bagi saya sendiri, sehingga saya dan saudara-saudara pada umumnya mengerti kondisi yang sebenarnya dari bangsa ini.
Nanti, pada tanggal 9 Desember, bertepatan dengan hari antikorupsi sedunia (saya baru tahu beberapa waktu yang lalu sejak saya menulis ini) masyarakat akan mengadakan parade massal dengan didukung oleh berbagai gerakan mahasiswa, dosen, praktisi, hingga para elite politik. Masyarakat secara bersama-sama ingin menunjukkan "kekuatannya" dihadapan pemerintah yang dinilai lamban dalam menjalankan fungsinya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih. Masyarakat kini telah menampakkan rasa bosannya dibodohi oleh para pemegang kekuasaan, seolah-olah pemegang kekuasaan bisa membodohi rakyat untuk kesekian kalinya... Namun, pesan yang tersirat di sini. Apakah pemegang kekuasaan, terutama presiden dan belum tentu DPR, memang mempunyai maksud yang dituduhkan masyarakat kepadanya, yaitu ingin mengulur-ulur waktu pemberantasan korupsi.
Hendaknya perlu diketahui oleh masyarakat bahwa sebagai presiden sikap kehati-hatian merupakan prinsip penting yang harus dijaga. Di satu sisi saya setuju bahwa presiden harus menjaga kredibilitasnya sebagai pemimpin, namun di sisi lain Presiden tentu mempunyai maksud implisit yang ingin disampaikan.
Pernah saya baca di buku bahwa menemukan kebijakan yang tepat untuk masyarakat adalah hal yang mudah (kadang yang paling mudah) bagi presiden karena dibantu oleh para menterinya. Namun kesulitan paling sulit adalah membuat masyarakat mengerti tentang kebijakan yang ia buat... karena sering terjadi kesalahpahaman antara rakyat dengan pemimpinnya. Biasanya Presiden meminta ahli media pers untuk memberikan pertimbangan untuk setiap kebijakan publik yang ia ingin berikan. Bisa anda bayangkan bagaimana posisi pemerintah saat ini (saya maksud presidennya) di saat harus mengurusi berbagai macam persoalan di satu waktu.
Kita adalah rakyat yang menunggu. Kita ingin cepat, namun dilakukan dengan tepat. Adapun masyarakat yang ingin serba cepat, bolehlah asalkan ia mengerti dengan baik dan benar sistem dan aturan main di negeri ini. Saya merupakan pengagum para cendekiawan dan praktisi yang berkaitan erat dengan masalah ini terlepas bagaimana saja opini yang dilontarkan (apakah pro atau kontra pemerintah).
Bagi saya, korupsi adalah kejahatan luar biasa di muka bumi ini... dan hukuman mati mungkin pantas untuk diberikan...